Format APBN lama (T-Account)

Selama TA 1969/1970 sampai dengan 1999/2000 APBN menggunakan format T-account, dimana :

-          Dalam T-account, sisi penerimaan dan sisi pengeluaran dipisahkan di kolom yang berbeda

-          T-account mengikuti anggaran yang berimbang dan dinamis

-          Dalam versi T-account, format seimbang dan dinamis diadopsi. Seimbang berarti sisi penerimaan dan pengeluaran mempunyai nilai jumlah yang sama. Jika jumlah pengeluaran lebih besar daripada jumlah penerimaan, kemudian kekurangannya ditutupi dari pembiayaan yang berasal dari sumber-sumber dalam atau luar negeri

-

Namun format ini dirasakan masih mempunyai kelemahan khususnya setelah diperinci  dalam pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kelemahan tersebut antara lain :

-          tidak memberikan informasi yang jelas mengenai pengendalian defisit, dan

-          kurang transparan sehingga perlu disempurnakan

-          versi T-account tidak menunjukan dengan jelas komposisi anggaran yang dikelola pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ini merupakan akibat dari sistem anggaran yang terpusat

-          pada format T-account, pinjaman luar negeri dianggap sebagai penerimaan pembangunan dan pembayaran cicilan utang luar negeri dianggap sebagai pengeluaran rutin

Dari sini dapat kita ketahui bahwa di dalam penerapan T-Account masih ada penyesuaian antara anggaran pengeluaran dengan anggaran penerimaan agar anggaran yang berimbang dan dinamis dapat tercipta. Namun bila pinjaman tidak dikategorikan sebagai utang dan justru sebagai penerimaan pembangunan seperti yang diterapkan dalam T-Account, maka usaha untuk mengefisiensikan pengeluaran dan penghematan akan sulit untuk dilakukan karena pengeluaran harus disamakan/diimbangkan dengan penerimaan yang didalamnya juga termasuk pinjaman (penerimaan pembangunan). Disamping itu, pemborosan atau inefisiensi penganggaran akan diperkuat karena tidak ada anggapan bahwa penambahan utang akan memberatkan keuangan bangsa di periode berikutnya.

Format APBN baru (I-Account)

Mulai TA 2000 format APBN diubah menjadi I-account, disesuaikan dengan Government Finance Statistics (GFS), dimana :

-          Dalam I-account, sisi penerimaan dan sisi pengeluaran tidak dipisahkan atau dalam satu kolom

-          I-account menerapkan anggaran defisit/surplus

-          Dalam versi I-account, anggaran surplus/defisit diadopsi. Perubahan – perubahan itu dengan jelasnya digambarkan oleh posisi overall balance

Tujuan perubahan format dari T-account ke I-account adalah :

-          untuk meningkatkan transparansi dalam penyusunan APBN

-          untuk mempermudah analisis, pemantauan, dan pengendalian dalam pelaksanaan dan pengelolaan APBN

-          untuk mempermudah analisis komparasi (perbandingan) dengan budget negara lain

-          untuk mempermudah perhitungan dana perimbangan yang lebih transparan yang didistribusikan oleh pemeritah pusat ke pemerintah daerah mengikuti pelaksanaan UU No.25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat Daerah

-          versi I-account dengan jelas menunjukan komposisi jumlah anggaran yang dikelola oleh pemerintah daerah sehingga memperlancar pendanaan ke daerah

-          I-account, pinjaman luar negeri dan pembayaran cicilannya dikelompokan sebagai pembiayaan anggaran

Dengan format baru ini (I-Account) pinjaman luar negeri diperlakukan sebagai utang, sehingga jumlahnya harus sekecil mungkin karena pembayaran kembali bunga dan cicilan pinjaman luar negeri akan memberatkan APBN di masa yang akan datang.

Format I-Account APBN

A. Pendapatan dan Hibah

I. Penerimaan Dalam Negeri

1. Penerimaan Pajak

2. Penerimaan Bukan Pajak

II. Hibah

B. Belanja Negara

I. Anggaran Belanja Pemerintah Pusat

1. Belanja K/L

2. Belanja Non K/L

II. Dana Perimbangan

III. Dana Otonomi Khusus dan Penyeimbang

C. Keseimbangan Primer

D. Surplus/Defisit Anggaran (A-B)

E. Pembiayaan

I. Dalam Negeri

II. Luar Negeri

Pengaruh penerapan format I-Account terhadap belanja Kementerian Lembaga, RKA-KL dan DIPA

Berdasarkan keterangan diatas dapat kita ketahui bahwa pengganggaran dengan format I-Account menuntut efisiensi dari anggaran belanja, begitu juga dengan anggaran belanja Kementerian Lembaga (KL). Hal ini ditunjukkan dengan adanya penerapan anggaran defisit atau anggaran surplus, dimana tidak ada tuntutan bahwa anggran pengeluaran harus sama dengan anggaran penerimaan. Disamping itu sudah ada pemisahan sumber dana yang berasal dari Pinjaman, tidak dikategorikan sebagai penerimaan lagi melainkan sebagai hutang atau dalam format I-Account dimasukkan dalam pembiayaan. Sehingga jumlah pinjaman harus sekecil mungkin karena pembayaran kembali bunga dan cicilan pinjaman luar negeri akan memberatkan APBN di masa yang akan datang.

Format APBN yang berlaku juga menunjukkan efisiensi penganggaran belanja dituntut dengan penganggaran yang dimulai dari satuan terkecil (satker) hingga ke posisi paling atas (KL), dituntut juga melalui reklasifikasi rincian belanja negara (menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja, yang sebelumnya dirinci menurut sektor dan jenis belanja) yang mencegah terjadinya anggaran berganda serta adanya tuntutan untuk mendeskripsikan tujuan, output, dan outcome yang ingin dicapai disertai dengan indikator kinerja dari masing-masing kegiatan.

Demi mendukung kepastian efisiensi penyusunan anggaran, maka Rencana Kerja dan Anggaran KL yang disusun setelah mendapat pagu sementarapun masih harus ditelaah lagi oleh Kementerian Keuangan (c.q. Direktorat Jenderal Anggaran), agar nilai yang tertera hingga detil anggaran dapat ditetapkan menjadi nilai yang optimal.

Secara umum, pengeluaran yang dilakukan pada suatu tahun anggaran harus ditutup dengan penerimaan pada tahun anggaran yang sama. Sehingga dalam pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), berbeda dengan anggaran penerimaan negara yang diperlakukan sebagai target penerimaan pemerintah dan diharapkan dapat dilampauinya, anggaran pengeluaran merupakan batas pengeluaran yang tidak boleh dilampaui. Oleh sebab itu penganggaran belanja yang dilakukan oleh KL pun harus optimal sesuai dengan kebutuhan, tidak harus sesuai dengan pagu yang disediakan namun tidak boleh melebihi pagu tersebut.

Kesimpulan

Dari penjelasan yang telah dijabarkan diatas, dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa perubahan format APBN menjadi I-Account, dilakukan dengan harapan bahwa nilai (Rupiah) yang dialokasikan dalam penyusunan anggaran untuk belanja Kementerian Lembaga merupakan nilai yang optimal dan efisien, sesuai dengan keperluan dan tujuan utama dari belanja tersebut. Sehingga pemborosan atau inefisiensi anggaran serta penambahan pinjaman dapat ditekan seminimal mungkin dengan tidak mengabaikan prioritas kepentingan nasional.

DEFINISI DAN PENGERTIAN IPSAS

international Public Sector Accounting Standards (IPSAS) adalah standar akuntansi untuk entitas sektor publik yang dikembangkan oleh International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB). IPSASB merupakan badan yang bernaung di bawahInternational Federation of Accountants (IFAC), organisasi profesi akuntansi di tingkat internasional yang didirikan tahun 1977. Keberadaan IPSASB bermula dari kesadaran akan manfaat nyata informasi keuangan yang konsisten dan terbandingkan (comparable) lintas-jurisdiksi. IPSAS, sebagai standar internasional akuntansi sektor publik, diharapkan memainkan peran kunci untuk merealisasikan manfaat tersebut.

Dalam mengembangkan standar akuntansi sektor publik, IPSASB sangat mendorong keterlibatan pemerintah dan penyusun standar di berbagai negara melalui penyampaian tanggapan/komentar atas proposal-proposal IPSASB yang dinyatakan dalam exposure draft.

IPSAS yang diterbitkan oleh IPSASB terkait dengan pelaporan keuangan sektor publik, baik untuk yang masih menganut basis kas (cash basis) maupun yang telah mengadopsi basis akrual (accrual basis). IPSAS yang berbasis akrual dikembangkan dengan mengacu kepada International Financial Reporting Standards (IFRS), standar akuntansi bisnis yang diterbitkan oleh International Accounting Standards Board (IASB), sepanjang ketentuan-ketentuan di dalam IFRS dapat diterapkan di sektor publik. Meskipun demikian, IPSASB tetap memperhatikan isu-isu yang spesifik di sektor publik yang tidak tercakup di dalam IFRS.

Diadopsinya IPSAS oleh pemerintah di berbagai negara diharapkan akan meningkatkan kualitas dan daya banding informasi keuangan yang dilaporkan entitas-entitas sektor publik di seluruh dunia. Dalam mendorong pengadopsian dan harmonisasi ketentuan-ketentuan akuntansi sektor publik di berbagai negara dengan IPSAS, IPSASB menghormati hak pemerintah dan penyusun standar di tingkat nasional dalam menetapkan standar dan pedoman pelaporan keuangan di dalam jurisdiksi mereka masing-masing.

Meskipun demikian, laporan keuangan sektor publik hanya boleh mengklaim telah mematuhi IPSAS jika laporan keuangan itu memenuhi semua ketentuan yang berlaku di dalam masing-masing standar.

Standar akuntansi sektor publik yang telah dihasilkan oleh IPSASB hingga tahun 2010 ini adalah:

1.                   IPSAS 1—Presentation of Financial Statements

2.                   IPSAS 2—Cash Flow Statements

3.                   IPSAS 3—Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors

4.                   IPSAS 4—The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates

5.                   IPSAS 5—Borrowing Costs

6.                   IPSAS 6—Consolidated and Separate Financial Statements 

7.                   IPSAS 7—Investments in Associates 

8.                   IPSAS 8—Interests in Joint Ventures 

9.                   IPSAS 9—Revenue from Exchange Transactions

10.                IPSAS 10—Financial Reporting in Hyperinflationary Economies 

11.                IPSAS 11—Construction Contracts 

12.                IPSAS 12—Inventories 

13.                IPSAS 13—Leases 

14.                IPSAS 14—Events After the Reporting Date 

15.                IPSAS 15—Financial Instruments: Disclosure and Presentation 

16.                IPSAS 16—Investment Property 

17.                IPSAS 17—Property, Plant, and Equipment 

18.                IPSAS 18—Segment Reporting

19.                IPSAS 19—Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets 

20.                IPSAS 20—Related Party Disclosures 

21.                IPSAS 21—Impairment of Non-Cash-Generating Assets

22.                IPSAS 22—Disclosure of Information about the General Government Sector (IFAC, 2010)

23.                IPSAS 23—Revenue from Non-Exchange Transactions (Taxes and Transfers)

24.                IPSAS 24—Presentation of Budget Information in Financial Statements

25.                IPSAS 25—Employee Benefits

26.                IPSAS 26—Impairment of Cash-Generating Assets

27.                IPSAS 27—Agriculture

28.                IPSAS 28—Financial Instruments: Presentation

29.                IPSAS 29—Financial Instruments: Recognition and Measurement

30.                IPSAS 30—Financial Instruments: Disclosures

31.                IPSAS 31—Intangible Assets. (IFAC, 2010)

International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB) merupakan penyusun standar akuntansi internasional untuk sektor publik di bawah International Federation of Accountants (IFAC). Tahun 2005 IPSASB melakukan peningkatan terhadap standar-standar (International Public Sector Accounting Standards/IPSAS) yang telah diterbitkan sebelumnya. Peningkatan tersebut berupa revisi terhadap 11 standar dari 20 standar yang telah pernah diterbitkan. (Lihat Lampiran 1. IPSAS yang Direvisi). Revisi ke-11 standar tersebut dimuat dalam draf publikasian (exposure draft/ED) Nomor 26.
Di samping melakukan revisi terhadap standar yang ada, IPSASB juga menerbitkan tiga ED lain. ED Nomor 25 memuat mengenai kesamaan otoritas dalam paragraf-paragraf dalam IPSAS. ED Nomor 27 berbicara mengenai penyajian informasi anggaran dalam laporan keuangan bertujuan umum dan ED Nomor 28 mengenai pengungkapan informasi umum keuangan sektor pemerintahan (general government sector/GGS) untuk tujuan statistik. Seluruh ED dapat dilihat dalam Lampiran 2.
Revisi tersebut dilakukan dalam rangka konvergensi standar akuntansi internasional sektor publik (IPSAS) dengan standar akuntansi internasional sektor komersial (IAS/IFRS). Sebagaimana disebutkan dalam latar belakang ED 26, bahwa revisi terhadap IPSAS dilakukan agar ada konvergensi dengan IAS yang diterbitkan tahun 2003. Usaha konvergensi ini telah dimulai sejak 2003 melalui General Improvements Project. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai anggota IFAC dimintakan masukan atas draf publikasian (exposure draft/ED) yang dikeluarkan oleh IPSASB. Revisi IPSAS sangat penting bagi sektor publik di Indonesia. Revisi tersebut akan mengikat dalam penyajian laporan keuangan sektor publik di Indonesia jika nanti disahkan menjadi standar meskipun tetap diperhatikan karakteristik Indonesia. Oleh karena itu, agar IPSAS mengakomodasi kepentingan kita maka perlu diberi masukan lewat komentar atas ED yang diterbitkan oleh IPSASB. Pemberian masukan ini juga dimaksudkan untuk menampilkan pemikiran-pemikiran dari Indonesia di forum internasional dalam bidang akuntansi khususnya sektor publik. Makalah ini menguraikan beberapa pemikiran yang relevan yang diharapkan dapat mempermudah dan mengarahkan diskusi. Hasil diskusi ini akan disampaikan sebagai masukan pada IPSASB.

Proses Peningkatan Standar oleh IPSASB
Pada akhir tahun 1997, IPSASB memulai sebuah program pengembangan IPSAS yang didasarkan kepada International Accounting Standards (IAS) yang diterbitkan International Accounting Standard Board (IASB) tahun 1997. IPSASB mengembangkan persyaratan-persyaratan IAS yang relevan untuk sektor publik. IPSAS menggunakan persyaratan, struktur, dan teks yang diatur dalam IAS kecuali ada alasan untuk tidak menggunakan hal-hal tersebut.
Pada tahun 2003 melalui proyek General Improvements, IASB menerbitkan revisi IAS. Proyek General Improvements bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi alternatif, pengulangan-pengulangan yang tidak perlu (redundancies), dan juga konflik dalam IAS sendiri. Proyek juga berhubungan dengan isu konvergensi dan berbagai peningkatan lainnya. Tujuan dari revisi IPSAS yang diterbitkan kali ini adalah agar IPSAS konvergen dengan IAS yang diterbitkan tahun 2003 tersebut. Tentu saja kalimat terakhir ini memancing pertanyaan, jika IAS berubah apakah nanti IPSAS juga harus mengikuti? Jika ya sampai kapan? Apakah tidak mungkin bahwa IAS yang mengikuti IPSAS?

Sistematika IPSAS setelah Revisi
Sampai dengan saat ini, IPSAS terdiri dari 20 pernyataan standar yaitu IPSAS nomor 1 sampai dengan nomor 20. Revisi yang dilakukan atas 11 pernyataan, sebagaimana dimuat dalam ED 26, tidak akan menghilangkan pernyataan yang ada. Revisi hanya sekedar mengubah isi dari pernyataan yang sudah ada sebelumnya.
Akan tetapi dari ED lainnya yaitu ED 25, ED 27, dan ED 28 jika nanti disetujui akan muncul dua pernyataan standar baru. ED 25 ”persamaan otoritas paragraf” tidak akan menghasilkan atau dituangkan dalam bentuk pernyataan standar baru. Perubahan yang terjadi hanya pada pengantar IPSAS (Preface to IPSAS). ED 27 dan ED 28 yang akan memunculkan pernyataan standar baru. Dengan demikian jika nanti ED 27 dan ED 28 disahkan maka IPSAS terdiri dari 22 pernyataan standar.

Basis Akuntansi Keuangan dan Anggaran
Basis akuntansi yang dianut akan mempengaruhi penyajian laporan keuangan. Penyajian pendapatan dan biaya akan berbeda jika pilihan bais yang dianut berbeda. Basis akuntansi yang lazim dikenal adalah basis kas dan basis akrual. Jika digunakan basis kas maka tidak ada piutang dari pendapatan karena pendapatan diakui hanya pada saat kas diterima.
Basis akuntansi yang digunakan dalam seluruh standar yang dikeluarkan oleh IPSAS adalah basis akrual. Dalam Glossary Handbook of IPSAS 2003 misalnya dapat dilihat definisi basis akrual tetapi definisi basis kas tidak dicantumkan. Kemudian dalam ruang lingkup (scope) IPSAS 1 baik yang lama maupun yang diuraikan dalam revisi ini, IPSAS diterapkan untuk penyajian laporan keuangan berbasis akrual.
Penyajian laporan keuangan sektor publik harus terkait dengan anggarannya. Penyajian laporan keuangan di sektor publik menuntut penyajian anggaran. Hal ini sesuai dengan ciri khas publik sektor sebagai organisasi yang tidak mencari laba tipe B (Type B non-profit) menurut penggolongan R.N. Anthony (dalam Rowan Jones dan Maurice P., 2000:130). Anggaran meliputi pendapatan dan belanja. Pertanyaannya adalah apakah anggaran juga mempermasalahkan basis akuntansi dalam penyajian laporan keuangan? ED 27 menyajikan hal yang menarik dalam hubungan basis akuntansi dalam penyajian laporan keuangan dan penyajian informasi anggaran dalam laporan keuangan untuk tujuan umum. Jika dalam IPSAS sebelumnya menggunakan basis akrual maka dalam ruang lingkup ED 27 ini dianut dua basis yaitu basis akrual dan juga basis kas. Sebagaimana dinyatakan dalam paragraf 2 ”An entity that prepares and presents general purpose financial statements under accrual or cash basis of accounting in accordance with…” Selanjutnya dalam paragraf 4 dinyatakan jika basis akrual yang digunakan maka harus dibaca berkaitan dengan IPSAS sedangkan jika digunakan basis kas maka standar harus dibaca dalam konteks IPSAS basis kas (The Cash Basis IPSAS, ”Financial Reporting Under the Cash Basis of Accounting”). Uniknya lagi bahwa pembandingan antara anggaran dengan realisasi dapat dilakukan baik anggaran disajikan dengan basis yang sama maupun yang berbeda dengan basis untuk penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum.

Standar Akuntansi Sektor Publik dan Sektor Komersial: Harus Konvergen atau Paralel?
Saat ini ada dua jenis organisasi atau sektor yang berimplikasi pada penyusunan standar akuntansi. Satu jenis organisasi atau sektor adalah sektor komersial atau yang disebut juga dengan sektor bisnis, sektor privat, atau sektor yang mencari laba (profit motive/seeking organization). Sektor yang lain adalah sektor sosial atau yang disebut juga dengan sektor publik atau organisasi yang tidak mencari laba (not for profit organization). Pengertian privat dan publik sebenarnya memiliki pengertian dan konsep yang sangat luas yang dikembangkan dalam berbagai bidang seperti ekonomi, politik, administrasi publik, sosiologi dll. Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk membahas tuntas mengenai perbedaan konsep privat dan publik tetapi ingin melihat latar belakang kedua sektor ini dalam hubungan dengan akuntansi khususnya standar akuntansi. Hal ini sangat penting karena tulisan ini membahas mengenai standar akuntansi sektor publik tetapi dalam hubungannya dengan standar sektor privat/bisnis. Sektor bisnis berbeda dari sektor pemerintah dan organisasi nirlaba. Granof (1998:3-8) mencatat ada 12 hal yang membedakan pemerintah dan organisasi nirlaba dengan bisnis yaitu:
1) Different in missions;
2) Budget, not the marketplace govern;
3) Expenditures may drive revenues; 
4) The budget, not the annual report is the most significant financial document;
5) Budgets drive accounting and financial reporting;
6) Need to assure interperiod equity;
7) Revenues not indicative of demand for goods or services;
8) Not direct link between revenues and expenses;
9) Capital assets may neither produce revenues nor save costs;
10) Resources may be restricted;
11) No distinct ownership interests;
12) Less distinction between internal and external accounting and reporting.
Selanjutnya dikatakan oleh Granof (1998: 8-10) karakteristik lain dari organisasi pemerintah dan nirlaba dengan bisnis yang berimplikasi pada akuntansi:
1) Many different types of governments and not-for-profits
Banyaknya jenis pemerintahan dan organisasi nirlaba yang mengakibatkan kesulitan dalam penyusunan standar yang dapat berlaku untuk seluruh jenis organisasi;
2) Short-term focus of manager
Masa kepemimpinan seorang kepala unit pemerintahan biasanya singkat. Dalam masa yang singkat, seorang pimpinan ingin menunjukkan prestasi yang tidak sebenarnya (cosmetic improvements) dalam anggaran dan laporan keuangannya dengan menggunakan tehnik penganggaran dan akuntansi.
3) Governments and not-for-profits engage in business type activities
Unit-unit pemerintah atau organisasi nirlaba tertentu melakukan aktivitas seperti layaknya aktivitas bisnis. Pemerintah kota melakukan jasa pengangkutan sampah misalnya. Jenis ini mengharuskan pengembangan prinsip-prinsip yang berbeda untuk jenis organisasi yang dimaksud.
Wittrup setelah membahas pemikiran John Maynard Keynes membedakan karakteristik institusi sosial dan institusi bisnis dalam hal modal (capital equity).
Kategori 1) contohnya adalah perusahaan publik/perusahaan negara/daerah dan kategori 3) contohnya adalah pemerintah atau pemerintah daerah yang memperoleh pendapatannya dari pajak, hibah dll. Kategori 2) sebenarnya sangat sulit karena berada di tengah-tengah. Contoh di Inggris untuk kategori 2) ini adalah industri nasional (nationalised industries), di Indonesia Badan Layanan Umum (BLU) mungkin dapat dijadikan sebagai contoh kategori ini. Tujuan R.N. Anthony menggolongkan organisasi dalam kategori di atas adalah untuk menjawab pertanyaan bagaimana organisasi bisnis dan nonbisnis dibedakan untuk tujuan penyusunan standar akuntansi? Untuk itu dia menawarkan tiga alternatif yaitu pembedaan menurut profit/nonprofit (profit/nonprofit distinction), pembedaan sumber pembiayaan (source of finance distinction), dan tidak membedakan sama sekali (no distinction).
Organisasi yang mencari profit, profit itu sendiri menjadi ukuran kinerja.
Dengan demikian selisih pendapatan dan biaya menjadi ukuran kinerja. Di sisi lain, organisasi Type B Non-profit, pendapatan berasal dari yang non-revenue seperti pajak hanya menunjukkan ukuran kinerja yang sempit. Yang juga harus diukur adalah apa yang seharusnya dibelanjakan tanpa memandang apakah pasar akan menerima atau tidak. Dalam organisasi Type B Non-profit karena pendanaannya tidak berasal dari penjualan barang dan jasa maka ada batasan-batasan yang harus diikuti. Dalam hal seperti ini adalah suatu kesalahan jika dana digunakan untuk tujuan lain dari yang seharusnya. Sistem akuntansi harus dikembangkan untuk menangani jenis-jenis batasan ini maka digunakan akuntansi dana (fund accounting). Untuk Type B Non-profit, akun-akun final memang penting dalam menjelaskan bagaimana uang dibelanjakan. Hal yang sama pentingnya adalah anggaran karena anggaran menentukan jumlah yang dapat dipungut. Artinya anggaran sangat penting dalam akuntabilitas keuangan dan juga berarti bahwa akun-akun final disertakan untuk tujuan pembandingan informasi anggaran.

Standar akuntansi yang diterbitkan oleh IFAC juga tetap menunjukkan bahwa sektor bisnis dan sektor publik tetap berbeda. Hal ini diwujudkan dalam pembentukan dua badan penyusun standar yang terpisah yaitu IASB yang menyusun stadar untuk sektor bisnis sedangkan untuk sektor publik ada IPSASB. IASB menerbitkan IAS sedangkan IPSASB menerbitkan IPSAS. 
Ada usaha yang dilakukan untuk mendekatkan atau mungkin menyatukan kedua stadar ini yaitu dalam bentuk konvergensi seperti yang tercantum dalam ED. Akan tetapi meskipun nanti ED ini diterima, tetap ada standar di sektor publik dan ada standar di sektor bisnis. Hal ini sudah dapat dilihat bahwa meskipun dilakukan konvergensi tetap ada hal-hal tertentu yang tidak dapat diterapkan di sektor publik. Dalam setiap ED kecuali IPSAS 12, 13, 14, disertakan pembandingan IPSAS dengan IAS (Comparison to IAS). Artinya masih tetap ada perbedaan meskipun telah dilakukan konvergensi.
Hal lain yang perlu ditambahkan adalah mengenai definisi sektor publik yang dianut oleh IFAC. Apakah sektor publik termasuk organisasi nirlaba di luar pemerintah? Apakah perusahaan negara/daerah termasuk dalam sektor publik? Dalam Handbook of IPSAS 2003 Edition, halaman 10 disebutkan “public sector refers to national governments, local governments, and related governmental entities (e.g agencies, boards, commissions, and enterprises)” Definisi atau penjelasan ini menunjukkan bahwa ruang lingkup sektor publik yang dimaksudkan dalam IPSAS adalah pemerintah tidak termasuk organisasi nirlaba lainnya.

Pokok-Pokok Revisi IPSAS
IPSASB melakukan revisi terhadap standar yang pernah diterbitkan dalam rangka konvergensi IPSAS dengan IAS/IFRS. Dalam masing-masing ED disertakan latar belakang perubahan dan juga bentuk-bentuk perubahan yang dilakukan. Di bagian akhir beberapa ED juga disertakan semacam dasar pemikiran yang menjadi dasar simpulan (basis for conclusion).
1) Exposure Draft Nomor 25 Kesamaan Otoritas setiap Paragraf
a. Latar Belakang
Paragraf-paragraf dalam International Public Sector Accounting Standar (IPSAS) terdiri dari dua tipe. Tipe yang pertama adalah paragraf yang dicetak dengan huruf tebal dan miring dan tipe yang kedua adalah paragraf yang dicetak dengan huruf biasa. Paragraf yang dicetak dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf standar dan paragraf yang dicetak dengan huruf biasa adalah paragraf komentar (penjelas). Dalam setiap pernyataan standar IPSAS dicantumkan pengantar (preface) yang menjelaskan makna kedua tipe paragraf ini. Dalam pengantar setiap pernyataan tersebut dinyatakan bahwa standar dicetak dalam bentuk huruf tebal dan miring yang harus dibaca dalam konteks paragraf komentar.
Pembagian dalam dua tipe paragraf mengandung makna bahwa paragraf standar merupakan paragraf yang mengikat dan wajib diikuti sedangkan paragraf penjelas tidak wajib atau wajib hanya jika dihubungkan dengan paragraf standarnya. Dengan kata lain kedua jenis paragraf tersebut tidak memiliki otoritas yang sama, paragraf standar memiliki otoritas yang lebih tinggi dibandingkan dengan paragraf komentar.
IPSASB berpendapat bahwa kedua jenis paragraf tersebut mempunyai otoritas yang sama. Oleh karena itu, IPSASB mengusulkan adanya perubahan dalam pengantar. Kesamaan otoritas ini juga sudah diterapkan dalam standar untuk sektor komersial (International Financial Reporting Standards/IFRS) yang diterbitkan oleh International Accounting Standard Board (IASB), sehingga penerapan kesamaan otoritas paragraf ini dalam IPSAS konsisten dengan kebijakan konvergensi (IPSASB’s IFRS Convergence Policy). Bentuk huruf dalam paragraf tetap dua jenis seperti yang ada sekarang ini tetapi dijelaskan dalam pengantar bahwa paragraf dalam huruf tebal dan miring merupakan prinsip utama (main principles). Kedua paragraf memiliki otoritas yang sama (equal authority).
2) Exposure Draft Nomor 26
Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, usaha peningkatan IPSAS dilakukan dengan konvergensi IPSAS dan IAS. Usaha konvergensi ini dilakukan dengan cara merevisi 11 standar dari 20 standar yang telah diterbitkan IPSAS. Revisi seluruh standar tersebut dimuat dalam ED Nomor 26 ini.
Berikut ini akan diuraikan perubahan-perubahan setiap standar yang direvisi.
(a) IPSAS 1, “Presentation of Financial Statements”
a) Latar Belakang
Perubahan terhadap IPSAS 1 dilakukan dalam rangka konvergensi dengan IAS. IAS juga memiliki standar yang sama dengan IPSAS 1 ini yaitu IAS 1. Maka di bagian akhir draf IPSAS 1 dicantumkan perbandingan antara hal-hal yang diatur dalam IPSAS 1 ini dan yang diatur dalam IAS 1 (Comparison with IAS 1).
b) Perubahan-Perubahan Penting yang Dilakukan
Perubahan yang dilakukan dalam IPSAS 1 meliputi perubahan dalam ruang lingkup, definisi, penyajian yang wajar, pengklasifikasian aset dan kewajiban, serta penyajian dan pengungkapan.
Perubahan penting yang dilakukan ruang lingkup adalah memindahkan isi:
- IPSAS 1 ke IPSAS 3 mengenai ”Kebijakan akuntansi, perubahan dalam estimasi akuntansi dan kesalahan” karena persyaratan yang diatur di IPSAS 1 ini lebih tepat diatur di IPSAS 3;
- IPSAS 3 ke IPSAS 1 mengenai syarat-syarat penyajian surplus dan defisit.
Perubahan penting dalam definisi dalam bentuk adanya istilah baru yang didefinisikan yaitu impracticable dan notes. Perubahan berikutnya adalah mengubah istilah materiality dengan material dan menambahkan definisinya.
Perubahan lainnya adalah menghilangkan definisi yang tidak perlu seperti associates, borrowing cost, cash, cash equivalent dst. Kemudian istilah extraordinary items, fundamental errors net surplus/deficit dan beberapa istilah lainnya tidak digunakan lagi.
Dalam hal penyajian ditambahkan pengertian penyajian yang wajar (fair presentation) di paragraf 27. Penyimpangan dari IPSAS dimungkinkan untuk syarat tertentu yang diatur dalam paragraf 31-37.
Pengklasifikasian aset dan kewajiban juga mengalami beberapa perubahan dalam pengaturannya. Tetapi pengaturan yang lebih banyak ditambahkan adalah pengaturan mengenai kewajiban (liabilities). Misalnya urutan klasifikasi aset berdasarkan likuiditas untuk aset dan kewajiban dilaksanakan jika dianggap lebih relevan (par. 70). Kewajiban yang diperdagangkan dianggap sebagai kewajiban lancar (par. 80).
Dalam hal penyajian dan pengungkapan, ada beberapa perubahan penting yang dilakukan dalam Statement of Performance, Statement of Changes in Net Aset/Equity dan juga Notes.
c) Komentar dan Masukan yang Diharapkan:
(b) IPSAS 3, “Net Surplus or Deficit for Period, Fundamental Errors, and Changes in Accounting Policies”
a) Latar Belakang
Perubahan ini dilakukan juga dalam rangka penyesuaian atau konvergensi dengan IAS yang diatur dalam IAS 8. Maka di bagian akhir draf IPSAS 3 dicantumkan perbandingan antara hal-hal yang diatur dalam IPSAS 3 dan yang diatur dalam IAS 8 (Comparison with IAS 8).
b) Perubahan-Perubahan Penting yang Dilakukan
Perubahan yang dilakukan meliputi perubahan nama, ruang lingkup, definisi, materiality, Net surplus or deficit for the Period, Accounting Policies, Error, Pengecualian untuk impractibles, dan juga pengungkapan (disclosure).
(c) IPSAS 4, “The Effect of Changes in Foreign Exchange Rates”
a) Latar Belakang
Perubahan ini dilakukan juga dalam rangka penyesuaian atau konvergensi dengan IAS yang diatur dalam IAS 21. Maka di bagian akhir draf IPSAS 4 dicantumkan perbandingan antara hal-hal yang diatur dalam IPSAS 4 dan yang diatur dalam IAS 21 (Comparison with IAS 21).
b) Perubahan-Perubahan Penting yang Dilakukan
Perubahan yang dilakukan meliputi ruang lingkup, definisi, functional currency, Integral Foreign Operational versus Foreign Entities, Pelaporan transaksi mata uang asing, penggunaan mata uang selain mata uang fungsional, pengungkapan, dan ketentuan transisi
(d) IPSAS 6, “Consolidated Financial Statements and Accounting for Controlled Entities”
a) Latar Belakang
Perubahan ini dilakukan juga dalam rangka penyesuaian atau konvergensi dengan IAS yang diatur dalam IAS 27. Maka di bagian akhir draf IPSAS 6 dicantumkan perbandingan antara hal-hal yang diatur dalam IPSAS 6 dan yang diatur dalam IAS 27 (Comparison with IAS 27).
b) Perubahan-Perubahan Penting yang Dilakukan
Perubahan yang dilakukan meliputi perubahan nama, ruang lingkup, definisi, pengecualian-pengecualian dalam penyajian laporan konsolidasi, prosedur konsolidasi, laporan keuangan yang terpisah, dan juga mengenai pengungkapan.

(e) IPSAS 7, “Accounting for Investments in Associates”
a) Latar Belakang
Perubahan ini dilakukan juga dalam rangka penyesuaian atau konvergensi dengan IAS yang diatur dalam IAS 28. Maka di bagian akhir draf IPSAS 7 dicantumkan perbandingan antara hal-hal yang diatur dalam IPSAS 7 dan yang diatur dalam IAS 28 (Comparison with IAS 28).
b) Perubahan-Perubahan Penting yang Dilakukan
Perubahan yang dilakukan meliputi perubahan nama, ruang lingkup, definisi, pengaruh signifikan, penerapan metode ekuitas, penurunan kerugian, laporan keuangan terpisah, dan juga mengenai pengungkapan.
(f) IPSAS 8, “Financial Reporting of Interests in Joint Ventures”
a) Latar Belakang
Perubahan ini dilakukan juga dalam rangka penyesuaian atau konvergensi dengan IAS yang diatur dalam IAS 31. Maka di bagian akhir draf IPSAS 8 dicantumkan perbandingan antara hal-hal yang diatur dalam IPSAS 8 dan yang diatur dalam IAS 31 (Comparison with IAS 31).
b) Perubahan-Perubahan Penting yang Dilakukan
Perubahan-perubahan yang dilakukan meliputi judul standar, ruang lingkup, definisi, pengecualian penerapan konsolidasi proporsional atau metode ekuitas, laporan keuangan terpisah, dan juga mengenai pengungkapan. 

(g) IPSAS 12, “Inventories”
a) Latar Belakang
Perubahan ini dilakukan juga dalam rangka penyesuaian atau konvergensi dengan IAS yang diatur dalam IAS 2. Akan tetapi tidak disertakan pembandingan antara IPSAS 12 dan IAS 2.
b) Perubahan-Perubahan Penting yang Dilakukan
Perubahan yang dilkukan meliputi tujuan dan ruang lingkup, biaya persediaan, dan juga mengenai pengungkapan.
(h) IPSAS 13, “Leases”
a) Latar Belakang
Perubahan ini dilakukan juga dalam rangka penyesuaian atau konvergensi dengan IAS yang diatur dalam IAS 17. Akan tetapi tidak dicantumkan perbandingan antara hal-hal yang diatur dalam IPSAS 13 dan IAS 17.
b) Perubahan-Perubahan Penting yang Dilakukan
Perubahan yang dilakukan meliputi definisi, klasifikasi sewa guna tanah dan bangunan, Biaya awal yang dikeluarkan oleh lessor.
(i) IPSAS 14, “Events After the Reporting Date”
a) Latar Belakang
Perubahan ini dilakukan juga dalam rangka penyesuaian atau konvergensi dengan IAS yang diatur dalam IAS 10. Akan tetapi tidak dicantumkan perbandingan antara hal-hal yang diatur dalam IPSAS 14 dan IAS 10.
b) Perubahan-Perubahan Penting yang Dilakukan
Perubahan yang dilakukan hanya pada pengumuman dan pembagian dividen setelah tanggal pelaporan. c) Komentar dan Masukan yang Diharapkan:
Apakah anda setuju bahwa IPSAS 14 harus direvisi seperti yang diusulkan ini untuk konvergen dengan ekuivalen IAS 10? (Question 1, IPSAS 14 hal. 228).
(j) IPSAS 16, “Investment Property”
a) Latar Belakang
Perubahan ini dilakukan juga dalam rangka penyesuaian atau konvergensi dengan IAS yang diatur dalam IAS 40. Maka di bagian akhir draf IPSAS 16 dicantumkan perbandingan antara hal-hal yang diatur dalam IPSAS 16 dan yang diatur dalam IAS 40 (Comparison with IAS 40).
b) Perubahan-Perubahan Penting yang Dilakukan
Perubahan yang dilkukan meliputi pengaturan bunga dalam operating lease, dan perubahan yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan yang diatur dalam IPSAS 17.
(k) IPSAS 17, “Property, Plant and Equipment”
a) Latar Belakang Perubahan ini dilakukan juga dalam rangka penyesuaian atau konvergensi dengan IAS yang diatur dalam IAS 16. Maka di bagian akhir draf IPSAS 17 dicantumkan perbandingan antara hal-hal yang diatur dalam IPSAS 17 dan yang diatur dalam IAS 16 (Comparison with IAS 16). b) Perubahan-Perubahan Penting yang Dilakukan
Perubahan yang dilakukan meliputi perubahan dalam definisi, pengakuan, pengukuran dan pengakuan, penyusutan, kompensasi impairmen, dan juga mengenai tidak pengakuan (derecognition).
3) Exposure Draft Nomor 27 “Presentation of Budget Information in Financial Statements”
a. Latar Belakang
Pemerintah diwajibkan membuat anggaran dan menyajikan informasi anggaran sebagai dokumen publik. Anggaran menunjukkan karakteristik rencana keuangan pemerintah periode yang akan datang. Anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian dan merupakan komponen penting bagi pemerintah dan juga parlemen untuk melihat dimensi keuangan dari kegiatan pemerintah. Bagi pengguna laporan keuangan, informasi anggaran ini kadang-kadang lebih penting dari informasi keuangan lainnya. IPSAS 1 mendorong (encourages), tetapi tidak mewajibkan informasi mengenai pembandingan antara jumlah anggaran dengan realisasinya. IPSAS basis kas (The Cash Basis IPSAS, ”Financial Reporting Under the Cash Basis of Accounting”) juga mendorong penyajian informasi anggaran dengan realisasinya. ED ini berbeda dengan ED sebelumnya atau IPSAS sebelumnya. ED ini diterapkan sama untuk entitas yang menyajikan informasi keuangan untuk tujuan umum dengan basis akrual dan entitas yang menyajikan informasi keuangan untuk tujuan umum sesuai dengan basis kas IPSAS. Tujuan dari ED ini adalah mengusulkan bahwa informasi keuangan untuk tujuan umum diwajibkan memuat informasi anggaran meliputi pembandingan jumlah anggaran dengan realisasinya.
4) Exposure Draft Nomor 28 “Disclosure of Financial Information about the General Government Sector”
a. Latar Belakang
Pelaporan keuangan dengan basis statistik atau untuk tujuan statistik seperti System of National Account 1993 (SNA 93), Government Finance Statistics Manual 2001 (GFSM 2001) dan European System of Account 1995 (ESA 95) mengharuskan pemerintah untuk menyajikan informasi keuangan mengenai sektor umum pemerintah (general government sector/GGS). Untuk tujuan statistik, GGS berisi entitas pemerintah yang tidak terlibat kegiatan pasar (non-market activities).
IPSAS yang ada sekarang ini mewajibkan penyajian informasi untuk tujuan umum yang meliputi informasi tentang seluruh sumber daya yang dikontrol oleh entitas dan syarat-syarat mengenai konsolidasi seluruh entitas yang dikendalikan (controlled entity). IPSAS tidak mewajibkan entitas sektor publik untuk mengungkapkan informasi tentang GGS. 
Beberapa entitas pemerintah menyajikan kedua informasi ini yaitu informasi untuk tujuan umum (GPFS) dan informasi untuk tujuan statistik. IPSASB didorong untuk secara eksplisit mengijinkan atau mendorong (allowing/encouraging) penyajian informasi untuk tujuan statistik/GGS seperti yang tercantum dalam GFSM 2001 untuk seluruh laporan keuangan untuk tujuan umum. ED ini mengusulkan persyaratan penerapan oleh seluruh entitas pemerintah yang memilih mengungkapkan informasi tentang GGS dalam laporan keuangan berbasis akrual.

PENGAMBILAN KEPUTUSAN JANGKA PENDEK (TACTICAL DECISION MAKING)

PENGAMBILAN KEPUTUSAN JANGKA PENDEK (TACTICAL DECISION MAKING)

Tactical decision making

Tactical decision making atau pengambilan keputusna taktis biasanya juga disebut keputusan jangka pendek merupakan pemilihan alternative yang harus segera dilakukan atau keputusan yang bersifat jangka pendek. Tactical decision making juga merupakan pengambilan keputusan yang berkala kecil. Secara umum tujuan pengambilan keputusan strategis adalah memilih diantara beberapa keputusan strategis sehingga  competitive advantage jangka panjang dapat terwujud. Meskipun hanya berorientasi jangka pendek. Tactical decision making harus tetap mengacu pada tujuan tersebut . pengambilan keputusan dalam jangka pendek tetap harus mempertimbangkan dan selaras dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan.

Decision model Approach

Suatu pendekatan yang disebut dengan decision model dapap digunakan dalam pengambilan keputusan ini. Terdapat enam langkah yang akan diuraikan dibawah ini sbb:

·         Identifikasi atau definisikan permasalahan yang dihadapi perusahaan. Mengenali dan memformulasikan permasalahan yang sebenarnya dihadapi perusahaan bukan hanya gejalanya saja. Misalnya: kebutuhan tambahan gudang, jumlah yang dibutuhkan serta bagaimana kebutuhan tersebut akan dipenuhi.

·         Identifikasi alternative penyelesaian. Pada tahap ini perusahaan gharus mengidentifikasikan semua alternative yang ada terlebih dahulu, baru kemudian mengeliminasi alternative yang tidak mungkin dilaksanakan perusahaan, misalnya dengan memepertimbangkan resiko, kemempuan dana perusahaan dll

·         Identifikasi biaya dan manfaat setiap alternative. Setelah alternative yang mungkin untuk dilaksanakan diketahui perusahaan, maka modle pengambilan keputusan selanjutnya dapat disebut dengan”COST BENEGIT ANALYSIS” untuk setiap alternative yang ada.

·         Pengumpulan biaya relevan setiap alternative yang ada. Biaya yang akan dibandingkan dalam pengambilan keputusan hanya biaya yang berbeda diantara alternative yang ada dan biaya tersebut merupakan biaya masa dating.

·         Pertimbangan factor-faktor kualitatif. Factor kualitatif dapat dimasukan dalam pengambilan keputusan dengan:

·         Identifikasi factor-faktor kualitatif

·         Mencoba untuk mengkualitatif factor kualitatif

·         Memasukan factor kualitatif dalam pengambilan keputusan

·         Pengambilan keputusan pada alternative yang paling menguntungkan bagi perusahan.

Biaya relevan

Dalam pengambilan keputusan jangka pendek, konsep biaya relevan merupakan suatu konsep yang penting. Biaya relevan adalah biaya yang akan terjadi di masa yang akan dating dan biaya tersebut berbeda diantara alternative yang ada. Dari pengertian diatas. Biaya relevan mempunyai 2 karakteristik yaitu:

·         Biaya masa yang akan dating, yang baru akan terjadi

·         Biaya yang berbeda diantara alternative yang ada.

Biaya yang tidak memenuhi 2 kriteri tersebut merupakan irrelevant cost (biaya tidak relevan). Biaya tidak relevan meliputi baya masa lalu dan biaya masa yang akan dating tetapi tidak berbeda diantara alternative yang ada. Sunk cost yang merupakan biaya masa lalu akan selalu merupakan biaya yang tidak relevan dalam pengambialn keputusan.

Relevansi,perilaku biaya dan activity resources usage model

Pada umumnya biaya variable akan merupakan biaya relevan dan biaya tetap merupakan biaya tidak relevan. Oleh karena itu pemahaman akan perilaku biaya menjadi sangat penting dalam mengidentifikasi biaya relevan dan tidak relevan. Dalam akuntansi manajemen kontemporer, khususnya akuntansi aktivitas, identivikasi biaya relevan dan tidak relevan dikaitkan denghan apakah suatu biaya berhubungan dengan aktivitas berlevel non-unit. Dalam akuntansi manajeen kontemporer, konsep  activity resources usage model sangat membantu dalam mengidentifiaksi apakah suatu biaya merupakan biaya relevan atau tidak. Berdasarkan modle tersebut, sumber ekonomi yang dibutuhklan untuk menjalankan suatu aktivitas dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis sumber ekonomi yaitu:

a.      Sumber ekonomi yang dipenuhi atau disediakan saat dibutuhkan( resources acquired as used as needed). Sumber ekonomi yang dibutuhkan akan disediakan tepat saat dibutuhkan dan hanya disediakan sejumlah yang dibutuhkan. Sumber ekonomi ini juga disebut dengan Flekxible resources.

b.      Sumber ekonomi dipenuhi sebelum digunakan tetapi hanya disediakan untuk satu periode. Merupakan sumber ekonomi yang disediakan sebelum sumber ekonomi tersebut dibutuhkan namun penyediaanya hanya untuk periode maksimum satu tahun. Sumber ekonomi inidisebut dengan committed Resources

c.       Sumber ekonomi dipenuhi sebelum digunkan dan disediakan untuk beberpa periode. Ada beberapa sumber ekonomi yang disediakan oleh perusahaan jauh sebelum dibutuhkan dan sebelum diketahui secara pasti kebutuhan perusahaan dimasa-masa mendatang, seperti pembelian gedung dan aktiva tetap lainnya. Sumber ekonomi ini juga disebut dengan committed resources yang bersifat jangka panjang.

Ilustrasi Pengambilan Keputusan Jangka Pendek

Berikut ini akan dijelaskan beberpa contoh pengambilan keputusan taktis dengan menggunakan konspe biaya relevan

·         Keputusan membeli atau Membuat Sendiri. Pengambilan keputusan ini terjadi jika perusahaan yang selama ini membuat sediri suatu bagian produk dihadapkan pada alternative untuk melanjutkan membuat sendir atau membeli dari pihak luar. Biasanya harga yang ditawarkan pihak luar kelihatannya lebih rendah dari biaya produksi setiap unit

·         Analisa Pengambilan Keputusan. Analisa dapat dilakukan dengan membandingkan biaya relevan antara kedua alternative, kemudian dipilih alternative yang mempunyai biaya yang lebih kecil

·         Keputuan Mempertahankan atau menutup suatu segment. Merupakan suatu keputusan untuk melanjutkan atau menghentikan kegiatan operasi suatu segment yang mepunyai keuntungan negative. Pengambilan keputusan didasrka pada informasi yang disajikan dalam segmented reporting berdasarkan variable costing. Segment merupakan bagian organisasi yang diberi tenggungjawab untuk memperoleh laba. Segment dapat berupa lini produk, departemen atau daerah pemasaran

·         Keputusan Menerima atau Menolak Pesanan khusus. Pengambilan keputusan ini dapat terjadi pada perusahaan yang masih mempunyai kapasitas yang belum optimal atau masih adanya kapasitas yang menganggur. Suatu pesanan dikatakan khusus apabila pesanan tersebut berbeda dengan produkreguler perusahaan dan tidakakan mengganggu pasar produk regular perusahaan. Salah satu cirri suatu pesanan khusus adalah harga jual yang diminta pembeli biasanya lebih rendah dibandignkan dengan  harga jual produk regular yang sejenis. Pengambilan keputusan tentang pesanan khusus, biasanya bekaitan dengan pakah harga yang ditawarkan pembeli dapat diterima atau tidak. Sebelum mempertimbangkan apakah menerima/menolak pesanan khusus perusahaan harus memenuhi kondis berikut. Syarat agar pesanan khusus dapat dipertimbangkan untuk diterima atau ditolak:

1.      Masih adanya kapasitas yang belum digunakan sehingga dengan adanya tabahan pesanan tidak akan mempengaruhi jumlah biaya tetap

2.      Dapat dilakukan pemisahan pasar untuk produk regular dan pesanan khusus, agar supaya penjualan produk regular tidak terganggu dengan adanya pesanan khusus ini

·         Pengambilan Keputusan. Dengan menggunakan dasar pengambilan keputusan diatas, seharusnya pesanan khusus ini dapat diterima, karena harga yang ditawarkan pembeli lebih tinggi dari biaya variable

·         Menjual atau Memproses lanjut. Pada perusahaan yang menghasilkan produk bersama dihadapkan pada pengambilan keputusan apakah sebaiknya langsung menjual atau memproses terlebih dahulusuatu produk setelah titik pemisahan. Dalam pengambilan keputusan ini, secara umum kriterianya adalah sebagai berikut:

1.      Tambahan pendapatan jika lebh lanjut>biaya proses lebih lanjut, sebaiknya diproses lebih lanjut sebelum dijual

2.      Tambahan pendapatan jika diolah lebih lanjut < biaya proses lebih lanjut , sehingga langsung dijual tanpa diproses lanjut,.

·         Penetuan Komposisi Produk Optimal. Komposisi produk merupakan perbandingan relative volume produksi suatu produk dengan produk lainnya. Setiap kemunginan komposisi produk akan menentukan tingkat keuntungan yang akan diperoleh perusahaan. Manajemen harus menetukan komposisi produk yang memberikan laba atau keuntungan optimal bagi perusahaan dengan mempertimbangkan batasn-batasn yang dimilikinya. Penetuan komposisi optimal ini dapat ditentukan denan menggunakan Liniear programming dengan menggunakan grafik maupun metode simplek.